Get Adobe Flash player

Rapat Koordinasi Panitia Sertifikasi Guru 2014

Pelaksanaan Rapat koordinasi Panitia Sertifikasi Guru Rayon 125 Universitas Tadulako untuk tahun 201...

Pembukaan PLPG Tahun 2014

Pembukaan pelaksanaan PLPG tahun 2014 di laksanakn di Aula Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawe...

HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN REKTOR DAN PANITIA PLPG

Dihimbau kepada seluruh guru agar tidak mempercayai janji-janji melalui Telepon atau SMS yang mengat...

Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi 2014 di Hotel Mercure

Sosialisasi dan penyamaan persepsi pelaksaan sertifikasi guru tahun 2014 yang dilaksanakan di Hote...

Rapat Awal Pelaksanaan Sertifikasi Guru tahun 2014

Rapat awal pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2014 di Rayon 125 Universitas Tadulako. Kegiatan ini d...

  • Rapat Koordinasi Panitia Sertifikasi Guru 2014

    Tuesday, 01 July 2014 00:00
  • Pembukaan PLPG Tahun 2014

    Tuesday, 12 August 2014 23:46
  • HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN REKTOR DAN PANITIA PLPG

    Tuesday, 12 August 2014 23:59
  • Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi 2014 di Hotel Mercure

    Thursday, 28 August 2014 22:47
  • Rapat Awal Pelaksanaan Sertifikasi Guru tahun 2014

    Thursday, 28 August 2014 22:57
We have 9 guests online
Haeruddin
Zaky

Foto Peserta

Berita Terbaru

Pembayaran Sertifikasi Guru Tahun 2014

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Haryono Umar, meminta agar tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp 8 triliun lebih segera dibayarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada para guru di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Sejak 2010, masih banyak guru SD, SMP, SMA di berbagai kota/kabupaten yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi guru.  Kemendikbud, ujar Haryono, sudah melakukan tiga kali pemetaan, monitoring, dan audit terhadap tunjangan sertifikasi guru. 

“Selain itu berdasarkan data yang diperoleh Kemdikbud, Kemenkeu, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  tunjangan sertifikasi guru yang belum dibayarkan saat ini mencapai Rp 8 triliun lebih,” ujarnya di Jakarta, Senin, (6/1). 

Kemarin, kata Haryono, sempat ada wacana untuk melakukan verifikasi dulu terhadap tunjangan sertifikasi guru yang belum dibayar. Kalau seperti itu, kasihan gurunya sebab sekarang sudah 2014, padahal ada guru yang tunjangannya belum dibayar sejak 2010.

“Hak guru harus segera dibayarkan. Kalau nanti ada kekurangan, bisa ditambahkan lagi pembayarannya, yang penting tunjangan sertifikasi guru harus dibayarkan sekarang berdasarkan data yang ada terlebih dulu,”  ujar Haryono.

Nanti, lanjutnya, kalau hak guru sudah dibayarkan, terang Haryono, baru bersama-sama dilakukan verifikasi lagi terhadap data tunjangan sertifikasi guru. Sebab, verifikasi itu bisa dilakukan bertahun-tahun, tidak adil kalau gurunya harus menunggu padahal mereka memiliki kebutuhan juga.

Utang pemerintah, kata Haryono, kepada guru harus segera dibayarkan. Kemenkeu harus menganggarkan untuk itu. Kalau pun Kemenkeu sudah melakukan transfer tunjangan sertifikasi guru dan mengendap di pemda-pemda, ujar Haryono, maka uangnya tidak akan ke mana-mana, bisa dikembalikan lagi ke Kemenkeu. Intinya, Kemenkeu harus segera membayarkan tunjangan sertifikasi guru. 

Penyaluran / Pencairan Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru seperti tahun sebelumnya akan dilaksanakan secara triwulanan, yaitu Triwulan I paling lambat bulan Maret 2014; Triwulan II paling lambat bulan Juli 2014; Triwulan III paling lambat bulan September 2014; dan Triwulan IV paling lambat bulan November 2014.

Berdasarkan informasi terbaru akan dilakukan percepatan pembayaran / pencairan tunjangan profesi / sertifikasi guru yang biasanya dibayar pada minggu ke 2 bulan April khusus untuk tahun 2014 tunjangan profesi guru akan dibayar lebih awal yaitu pada minggu ke 4 bulan Maret oleh karena itu diberitahukan kepada semua operator sekolah untuk segera melakukan syncron /update data semester 2 ( genap) sehingga pada minggu ke 4 Maret semua guru bisa menerima tunjangan profesinya. Sumber: http://www.ansjakbar.org/ans/

Kabar baik datang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Terkait dengan mengendapnya uang tunjangan profesi pendidik (TPP) sebesar Rp 8 triliun lebih, diperkirakan cair Maret 2014. Guru-guru yang selama ini tertunda pembayaran TPP-nya, akan dibayar rapel.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar menuturkan, kabar pencairan TPP pada Maret 2014 ini merupakan perkembangan dari kerjasama mereka dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). "BPKP sudah menyelesaikan audit tentang guru-guru yang berhak menerima TPP," tandasnya.

Dengan tuntasnya audit dari BPKP itu, Haryono mengatakan pemda sudah bisa mencairkan uang TPP yang mengendap dalam kurun waktu 2010 hingga 2013 itu. Sebelumnya pemda belum berani mengeluarkan uang tersebut, karena takut disalurkan kepada guru yang tidak berhak menerima TPP.

Khusus untuk Pencairan tunjangan profesi / sertifikasi guru itu secara rutin untuk triwulan 1, 2, 3 dan 4 itu sendiri sekalipun masih menunggu keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 2014 tentang Tunjangan Prosesi Guru / Tunjangan Sertifkasi Guru, namum sudah ditegaskan kemdikbud bahwa penyaluran / pencairan Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru akan dilaksanakan secara triwulanan, yaitu Triwulan I paling lambat bulan Maret 2014; Triwulan II paling lambat bulan Juli 2014; Triwulan III paling lambat bulan September 2014; dan Triwulan IV paling lambat bulan November 2014.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA di hadapan peserta Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan pada Jumat, 7 Maret 2014 menyampaikan bahwa tunjangan guru triwulan I yang ditangani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan cair pada akhir Maret 2014. Tunjangan tersebut seperti tunjangan profesi, tunjangan kualifikasi, dan tunjangan guru daerah khusus.

Untuk tunjangan profesi, lanjutnya, dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS. Penyaluran tunjangan guru PNS menggunakan mekanisme transfer daerah. Artinya, dana dari Pusat disalurkan ke Kas Umum Daerah tingkat kabupaten/kota kemudian Kabupaten/Kota menyalurkannya ke guru. Sedangkan untuk non PNS, uangnya masuk di dalam DIPA Kementerian. Kemdikbud seperti dirilis dalam website http://dikdas.kemdibud.go.id bertekad menyalurkan tunjangan profesi dengan prinsip 3T; yakni Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Sasaran. Sistematika dibuat dengan target dana tunjangan dapat disalurkan di akhir bulan ke-3 pada penyaluran triwulan I dan paling lambat minggu I di awal triwulan ke-2.

Sambil menunggu dikeluarkannya Surat Keputusan Penetapan Tunjangan Profesi Guru (SKTP) dan Keputusan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 2014 tentang Tunjangan Profesi Guru, sebaiknya para guru tersertifikasi segera mengecek data guru dan sekaligus segera mencoba mengecek SKTP masing-masing. - See more at: http://ainamulyana.blogspot.com/

 

Login Form



Like Facebook

Statistics

Content View Hits : 128467