Get Adobe Flash player

Rapat Koordinasi Panitia Sertifikasi Guru 2014

Pelaksanaan Rapat koordinasi Panitia Sertifikasi Guru Rayon 125 Universitas Tadulako untuk tahun 201...

Pembukaan PLPG Tahun 2014

Pembukaan pelaksanaan PLPG tahun 2014 di laksanakn di Aula Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawe...

HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN REKTOR DAN PANITIA PLPG

Dihimbau kepada seluruh guru agar tidak mempercayai janji-janji melalui Telepon atau SMS yang mengat...

Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi 2014 di Hotel Mercure

Sosialisasi dan penyamaan persepsi pelaksaan sertifikasi guru tahun 2014 yang dilaksanakan di Hote...

Rapat Awal Pelaksanaan Sertifikasi Guru tahun 2014

Rapat awal pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2014 di Rayon 125 Universitas Tadulako. Kegiatan ini d...

  • Rapat Koordinasi Panitia Sertifikasi Guru 2014

    Tuesday, 01 July 2014 00:00
  • Pembukaan PLPG Tahun 2014

    Tuesday, 12 August 2014 23:46
  • HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN REKTOR DAN PANITIA PLPG

    Tuesday, 12 August 2014 23:59
  • Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi 2014 di Hotel Mercure

    Thursday, 28 August 2014 22:47
  • Rapat Awal Pelaksanaan Sertifikasi Guru tahun 2014

    Thursday, 28 August 2014 22:57
We have 22 guests online
Haeruddin
Zaky

Foto Peserta

Berita Terbaru

Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi 2014

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.  Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Landasan hukum yang digunakan

sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru sejak tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Tahun 2014 merupakan tahun kedelapan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.

Mengacu hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru tahun sebelumnya dan didukung dengan adanya beberapa kajian/studi, maka dilakukan beberapa perubahan mendasar pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2014, khususnya proses penetapan dan pendaftaran peserta. Perubahan-perubahan tersebut antara lain perekrutan peserta sertifikasi guru adalah mereka yang sudah mengikuti UKG tahun 2013 dan yang akan mengkuti UKG 2014. Penetapan sasaran/kuota per provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan keseimbangan usia dan masa kerja.

Pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2014 dimulai dengan pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pendataan peserta dan penetapan peserta. Agar seluruh pihak yang terkait pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2014.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

  • 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  • 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  • 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  • 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
  • 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
  • 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

Tujuan

Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2014 mempunyai tujuan sebagai berikut :

  • 1. Sebagai acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
  • 2. Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru di wilayahnya.

Sasaran

Sasaran pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

  • 1. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru1;
  • 2. Dinas Pendidikan Provinsi;
  • 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
  • 4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
  • 5. Pengawas Sekolah;
  • 6. Kepala Sekolah;
  • 7. Guru; dan
  • 8. Masyarakat.

Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi guru tentang beberapa hal sebagai berikut.

  • 1. Alur sertifikasi guru
  • 2. Sasaran peserta
  • 3. Persyaratan peserta
  • 4. Proses penetapan peserta sertifikasi guru.
  • 5. Prosedur operasional standar.
  • 6. Jadwal pelaksanaan.

Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

  • 1. Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c,  mengumpulkan dokumen2 untuk diverifikasi asesor Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. Penyusunan dokumen mengacu pada Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3). LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila hasil verifikasi dokumen, peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), maka guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Guru yang lulus menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan yang tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
  • 2. Guru berkualifikasi S-1/D-IV dan belum S-1.D-IV dapat memilih pola PF3 atau PLPG sesuai kesiapannya
  • 3. Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut
  •  

    • a. Menyusun portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3).
    • b. Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada LPMP setempat melalui dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dikirim ke LPTK sesuai program studi.
    • c. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai batas minimal kelulusan (passing grade), dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai passing grade, guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Apabila lulus, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
    • d. Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA3) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun.
    • e. Apabila hasil verifikasi dinyatakan lulus, guru yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila verifikasi portofolio tidak lulus, maka guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Apabila lulus, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.

     

  • 4. Peserta yang memilih pola PLPG wajib mengikuti uji kompetensi awal. Pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 4).
  • 5. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi berhak mendapat sertifikat pendidik dan peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti satu kali ujian ulang. Apabila peserta tersebut lulus dalam ujian ulang, berhak mendapat sertifikat pendidik dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.

Login Form



Like Facebook

Statistics

Content View Hits : 136571